[SERANG] Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan
Banten untuk Rakyat (Gebrak) berunjuk rasa di depan gedung DPRD Banten di
Serang, Senin (17/6), menuntut pemerintah membatalkan rencana kenaikan harga bahan
bakar minyak (BBM).
Dalam unjuk rasa tersebut, mahasiswa dari berbagai elemen kampus di Banten tersebut, secara bergantian menyampaikan orasinya yang menyatakan penolakan kenaikan harga BBM.
Perwakilan mahasiswa sempat dipersilakan masuk ke gedung DPRD Banten untuk menyampaikan aspirasinya kepada pimpinan dewan.
Namun para mahasiswa tidak bisa menyampaikan aspirasinya kepada pimpinan DPRD Banten, karena pimpinan DPRD sedang melakukan kegiatan di luar DPRD.
Para mahasiswa ditemui Kabag Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Banten Sipriono Moniz Gonzalves dan Kabag Umum Deni Hermawan.
Karena tidak bertemu dengan anggota DPRD Banten, akhirnya perwakilan mahasiswa kembali bergabung dengan yang lainnya untuk kembali berunjukrasa.
Setelah dari gedung DPRD, mahasiswa menggelar unjuk rasa di depan gerbang Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) dan di depan kampus IAIN Sultan Maulana Hasanudin Banten Kota Serang.
Koordinator pengunjuk rasa Sobari mengatakan, rencana pemerintah menaikkan harga BBM dengan alasan subsidi BBM membebani APBN tidak logis, karena kebocoran anggaran mencapai 30 persen. Selain kebocoran anggaran, diketahui belanja birokrasi yang terlalu besar yakni sekitar 79 persen.
"Seharusnya belanja birokrasi yang dikurangi, bukan menaikkan harga BBM yang dampaknya dirasakan langsung oleh rakyat kecil," kata Sobari.
Sementara Wakil Ketua DPRD Banten Eli Mulyadi menyatakan, pihaknya tidak mendapat informasi terkait rencana mahasiswa akan menyampaikan aspirasinya ke dewan.
"Saya berangkat ke Tangerang untuk rapat Pansus Dana Cadangan. Tapi saya sudah komunikasi dengan teman-teman mahasiswanya, terkait aspirasi yang disampaikan," kata Eli.
Ia mengatakan, selaku wakil rakyat dan sebagai kader Partai Hanura dengan tegas menolak kebijakan kenaikan harga BBM.
Menurut dia, untuk mengatasi defisit anggaran seharusnya jangan dibebankan dengan mencabut subsidi BBM. Sebab dengan naiknya harga BBM, akan berdampak pada kenaikan harga barang kebutuhan pokok lainnya.
"Sebenarnya masih banyak opsi untuk menutupi defisit anggaran. Antara lain melakukan percepatan infrastruktur untuk konversi BBM ke gas, dan efisiensi anggaran diperketat," kata Eli Mulyadi. [Ant/L-8]
Dalam unjuk rasa tersebut, mahasiswa dari berbagai elemen kampus di Banten tersebut, secara bergantian menyampaikan orasinya yang menyatakan penolakan kenaikan harga BBM.
Perwakilan mahasiswa sempat dipersilakan masuk ke gedung DPRD Banten untuk menyampaikan aspirasinya kepada pimpinan dewan.
Namun para mahasiswa tidak bisa menyampaikan aspirasinya kepada pimpinan DPRD Banten, karena pimpinan DPRD sedang melakukan kegiatan di luar DPRD.
Para mahasiswa ditemui Kabag Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Banten Sipriono Moniz Gonzalves dan Kabag Umum Deni Hermawan.
Karena tidak bertemu dengan anggota DPRD Banten, akhirnya perwakilan mahasiswa kembali bergabung dengan yang lainnya untuk kembali berunjukrasa.
Setelah dari gedung DPRD, mahasiswa menggelar unjuk rasa di depan gerbang Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) dan di depan kampus IAIN Sultan Maulana Hasanudin Banten Kota Serang.
Koordinator pengunjuk rasa Sobari mengatakan, rencana pemerintah menaikkan harga BBM dengan alasan subsidi BBM membebani APBN tidak logis, karena kebocoran anggaran mencapai 30 persen. Selain kebocoran anggaran, diketahui belanja birokrasi yang terlalu besar yakni sekitar 79 persen.
"Seharusnya belanja birokrasi yang dikurangi, bukan menaikkan harga BBM yang dampaknya dirasakan langsung oleh rakyat kecil," kata Sobari.
Sementara Wakil Ketua DPRD Banten Eli Mulyadi menyatakan, pihaknya tidak mendapat informasi terkait rencana mahasiswa akan menyampaikan aspirasinya ke dewan.
"Saya berangkat ke Tangerang untuk rapat Pansus Dana Cadangan. Tapi saya sudah komunikasi dengan teman-teman mahasiswanya, terkait aspirasi yang disampaikan," kata Eli.
Ia mengatakan, selaku wakil rakyat dan sebagai kader Partai Hanura dengan tegas menolak kebijakan kenaikan harga BBM.
Menurut dia, untuk mengatasi defisit anggaran seharusnya jangan dibebankan dengan mencabut subsidi BBM. Sebab dengan naiknya harga BBM, akan berdampak pada kenaikan harga barang kebutuhan pokok lainnya.
"Sebenarnya masih banyak opsi untuk menutupi defisit anggaran. Antara lain melakukan percepatan infrastruktur untuk konversi BBM ke gas, dan efisiensi anggaran diperketat," kata Eli Mulyadi. [Ant/L-8]
sumber: suarapembaruan.com
