Jakarta -
Suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) semakin nyaring menolak rencana kenaikan
harga bahan bakar minyak (BBM). Partai Dakwah itu melakukan aksi 'perlawanan'.
Sikap PKS berbeda dengan 5 partai lain yang tergabung dalam Setgab Koalisi. PKS menolak kenaikan harga BBM tetapi mendukung Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (Balsem). Kata PKS, pemerintah dinilai telah gagal mengelola subsidi. Sedangkan dukungannya untuk Balsem lantaran program tersebut diperuntukkan bagi warga kurang mampu.
Langkah PKS dinilai koleganya bak bermuka badak alias tidak tahu malu dan bermain politik dua kaki hingga dianggap telah menelanjangi 3 menterinya di kabinet SBY.
Namun PKS tidak menggubris kritik pedas itu. Partai yang dikomandani Anis Matta ini pantang menyerah melancarkan aksi penolakan kenaikan harga BBM mulai bagi-bagi voucher BBM Rp 10 ribu hingga menyebar ratusan spanduk 'Tolak BBM' ilegal.
Berikut 3 aksi PKS tolak BBM naik:
1. Voucher BBM Rp. 10 Ribu
Sikap PKS berbeda dengan 5 partai lain yang tergabung dalam Setgab Koalisi. PKS menolak kenaikan harga BBM tetapi mendukung Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (Balsem). Kata PKS, pemerintah dinilai telah gagal mengelola subsidi. Sedangkan dukungannya untuk Balsem lantaran program tersebut diperuntukkan bagi warga kurang mampu.
Langkah PKS dinilai koleganya bak bermuka badak alias tidak tahu malu dan bermain politik dua kaki hingga dianggap telah menelanjangi 3 menterinya di kabinet SBY.
Namun PKS tidak menggubris kritik pedas itu. Partai yang dikomandani Anis Matta ini pantang menyerah melancarkan aksi penolakan kenaikan harga BBM mulai bagi-bagi voucher BBM Rp 10 ribu hingga menyebar ratusan spanduk 'Tolak BBM' ilegal.
Berikut 3 aksi PKS tolak BBM naik:
1. Voucher BBM Rp. 10 Ribu
Sebagai
simbol penolakan kenaikan harga BBM, PKS DIY membagikan voucher BBM kepada para
tukang ojek.
Voucher senilai Rp 10 ribu (ceban) tersebut meringankan beban untuk membeli bensin meski hanya satu hari. Pembagian voucher BBM gratis ini digelar Kantor DPW PKS DIY, Minggu (16/6/2013).
Anggota Majelis Syura PKS Jazuli Juwaini menyatakan pembagian voucher BBM oleh PKS di Yogyakarta merupakan bentuk kreativitas. Dia menampik PKS memainkan politik uang.
"Itu kan kreativitas, dalam hal mengatasi persoalan itu kita tidak boleh menutup kreativitas di daerah. Kita bukan partai otoriter," kata Jazuli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/6/2013).
Jazuli menolak jika pembagian voucher dikategorikan sebagai politik uang. Soalnya, tidak ada pilkada yang sedang berlangsung di DIY.
"Enggak ada pemilu kan di sana, lebih kepada membantu kesulitan masyarakat. Apa money politics-nya? kecuali jika di sana ada Pemilukada, pastinya dilarang," tepisnya.
Selain itu, PKS mengusulkan agar gaji caleg dipotong untuk diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan biaya akibat kenaikan BBM.
"Ada yang mengusulkan, gaji caleg dipotongkan, jadi lebih kepada kreativitas saja," pungkasnya.
2. Gerakan Demo
Voucher senilai Rp 10 ribu (ceban) tersebut meringankan beban untuk membeli bensin meski hanya satu hari. Pembagian voucher BBM gratis ini digelar Kantor DPW PKS DIY, Minggu (16/6/2013).
Anggota Majelis Syura PKS Jazuli Juwaini menyatakan pembagian voucher BBM oleh PKS di Yogyakarta merupakan bentuk kreativitas. Dia menampik PKS memainkan politik uang.
"Itu kan kreativitas, dalam hal mengatasi persoalan itu kita tidak boleh menutup kreativitas di daerah. Kita bukan partai otoriter," kata Jazuli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/6/2013).
Jazuli menolak jika pembagian voucher dikategorikan sebagai politik uang. Soalnya, tidak ada pilkada yang sedang berlangsung di DIY.
"Enggak ada pemilu kan di sana, lebih kepada membantu kesulitan masyarakat. Apa money politics-nya? kecuali jika di sana ada Pemilukada, pastinya dilarang," tepisnya.
Selain itu, PKS mengusulkan agar gaji caleg dipotong untuk diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan biaya akibat kenaikan BBM.
"Ada yang mengusulkan, gaji caleg dipotongkan, jadi lebih kepada kreativitas saja," pungkasnya.
2. Gerakan Demo
PKS benar-benar melawan keputusan Setgab koalisi. Sekitar
100-an simpatisan PKS dikerahkan dalam aksi demonstrasi di Bundaran HI, Jakarta
Pusat, melawan keputusan pemerintah menaikkan harga BBM.
Aksi demonstrasi ini dilakukan sejak pukul 11.00 WIB, Rabu (12/6/2013).
Para demonstran yang didominasi laki-laki ini membawa belasan spanduk bertuliskan 'PKS Tolak Kenaikan Harga BBM'. Massa mengenakan kemeja partai warna putih. Beberapa perempuan yang ikut mengenakan kerudung warna hitam.
Aksi demonstrasi ini diikuti massa PKS Jakarta Selatan, PKS Jakarta Utara, dan beberapa daerah lain. Mereka mengancam akan kembali menggelar aksi demonstrasi di hari selanjutnya.
"Tuntutan kita tolak BBM naik, salah satu karena harga pokok akan naik. Apalagi mau Ramadhan. Jakarta, besok ada lagi (demo), kita ikhtiar untuk kepentingan publik. Kenaikan BBM adalah keputusan yang tidak bijak apalagi menjelang Ramadhan," kata sang orator ustaz Muh Subky yang juga Ketua DPD PKS Jakarta Utara dan anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta. Pidato Subky melalui pengeras suara disambut teriakan "Allahuakbar".
Sejumlah demonstran juga mengibar-ngibarkan bendera PKS. "Masyarakat harus disejahterahkan dengan cinta. Bukan dusta. Pemerintah harus bekerja dengan cinta untuk menyejahterakan," sambung Subky.
Sekitar pukul 13.00 WIB hujan mulai turun. Massa pun mulai membubarkan diri.
Aksi demonstrasi ini dilakukan sejak pukul 11.00 WIB, Rabu (12/6/2013).
Para demonstran yang didominasi laki-laki ini membawa belasan spanduk bertuliskan 'PKS Tolak Kenaikan Harga BBM'. Massa mengenakan kemeja partai warna putih. Beberapa perempuan yang ikut mengenakan kerudung warna hitam.
Aksi demonstrasi ini diikuti massa PKS Jakarta Selatan, PKS Jakarta Utara, dan beberapa daerah lain. Mereka mengancam akan kembali menggelar aksi demonstrasi di hari selanjutnya.
"Tuntutan kita tolak BBM naik, salah satu karena harga pokok akan naik. Apalagi mau Ramadhan. Jakarta, besok ada lagi (demo), kita ikhtiar untuk kepentingan publik. Kenaikan BBM adalah keputusan yang tidak bijak apalagi menjelang Ramadhan," kata sang orator ustaz Muh Subky yang juga Ketua DPD PKS Jakarta Utara dan anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta. Pidato Subky melalui pengeras suara disambut teriakan "Allahuakbar".
Sejumlah demonstran juga mengibar-ngibarkan bendera PKS. "Masyarakat harus disejahterahkan dengan cinta. Bukan dusta. Pemerintah harus bekerja dengan cinta untuk menyejahterakan," sambung Subky.
Sekitar pukul 13.00 WIB hujan mulai turun. Massa pun mulai membubarkan diri.
3. Sebar
Ratusan Spanduk
PKS menyebar
ratusan spanduk spanduk penolakan kenaikan harga BBM di sejumlah titik di
Jakarta. Spanduk tersebut juga bergambar Presiden PKS Anis Matta.
"Sosialisasi sikap PKS," kata anggota Majelis Syuro PKS, Refrizal, kepada detikcom, Senin (3/6/2013).
Spanduk PKS dipasang di sejumlah tempat di Jakarta antara lain di Kelurahan Cijantung, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur.
Seperti misalnya di di pertigaan Jalan Pertengahan-Jalan Lebak Para, Kelurahan Cijantung, spanduk penolakan kenaikan BBM PKS terpasang jelas. Ada gambar Presiden PKS Anis Matta dan Ketua DPW PKS DKI Slamet Nurdin di spanduk itu.
Sebagian besar spanduk itu memang sengaja dibentangkan di tempat-tempat yang strategis, antara lain di pertigaan jalan, atau di dekat pusat keramaian. Pada spanduk yang dikeluarkan oleh DPW PKS DKI Jakarta itu tertulis dengan huruf besar-besar, "PKS Tolak Kenaikan Harga BBM". Di sisi kiri spanduk terpampang foto Presiden PKS Anis Matta, dan di sebelah kiri Ketua PKS DKI Jakarta Selamat Nurdin.
Tidak hanya di Jalan Pertengahan, spanduk penolakan harga BBM ini juga ditemui di beberapa tempat lain di Kelurahan Cijantung. "Spanduk itu kayaknya sudah beberapa hari dipasang di tempat itu," kata Tiwi, seorang warga Jalan Pertengahan.
Selain di Cijantung, spanduk PKS yang bernada penolakan terhadap kenaikan harga BBM juga ada di kawasan Jalan Nangka, Tanjung Barat, Pasar Minggu, yang tak jauh dari markas DPP PKS di Jalan Simatupang.
Namun baru 5 hari bertengger, spanduk PKS dicopoti Satpol PP karena tidak memiliki izin.
"Sudah 500 spanduk yang kita bersihkan dan tidak memiliki izin makanya kita bersihkan," ujar Kasatpol PP Jakarta Barat Kadiman Sitinjak.
sumber: news.detik.com
"Sosialisasi sikap PKS," kata anggota Majelis Syuro PKS, Refrizal, kepada detikcom, Senin (3/6/2013).
Spanduk PKS dipasang di sejumlah tempat di Jakarta antara lain di Kelurahan Cijantung, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur.
Seperti misalnya di di pertigaan Jalan Pertengahan-Jalan Lebak Para, Kelurahan Cijantung, spanduk penolakan kenaikan BBM PKS terpasang jelas. Ada gambar Presiden PKS Anis Matta dan Ketua DPW PKS DKI Slamet Nurdin di spanduk itu.
Sebagian besar spanduk itu memang sengaja dibentangkan di tempat-tempat yang strategis, antara lain di pertigaan jalan, atau di dekat pusat keramaian. Pada spanduk yang dikeluarkan oleh DPW PKS DKI Jakarta itu tertulis dengan huruf besar-besar, "PKS Tolak Kenaikan Harga BBM". Di sisi kiri spanduk terpampang foto Presiden PKS Anis Matta, dan di sebelah kiri Ketua PKS DKI Jakarta Selamat Nurdin.
Tidak hanya di Jalan Pertengahan, spanduk penolakan harga BBM ini juga ditemui di beberapa tempat lain di Kelurahan Cijantung. "Spanduk itu kayaknya sudah beberapa hari dipasang di tempat itu," kata Tiwi, seorang warga Jalan Pertengahan.
Selain di Cijantung, spanduk PKS yang bernada penolakan terhadap kenaikan harga BBM juga ada di kawasan Jalan Nangka, Tanjung Barat, Pasar Minggu, yang tak jauh dari markas DPP PKS di Jalan Simatupang.
Namun baru 5 hari bertengger, spanduk PKS dicopoti Satpol PP karena tidak memiliki izin.
"Sudah 500 spanduk yang kita bersihkan dan tidak memiliki izin makanya kita bersihkan," ujar Kasatpol PP Jakarta Barat Kadiman Sitinjak.
sumber: news.detik.com
